Juragan Batik Malah Dapat BLSM, Warga Miskin Bakar Kartu Miskin

Rakatalenta.Com™, Warga RT 03 Pedukuhan Grogol, Desa Mulyodadi, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, membakar 28 surat undangan pengambilan kartu perlindungan sosial untuk pencairan bantuan langsung sementara masyarakat.

"Kami warga RT 03 sepakat membakar surat undangan pengambilan kartu perlindungan sosial (KPS), sebagai bentuk protes atas pembagian BLSM yang tidak tepat sasaran," kata Ketua RT 03 Pedukuhan Grogol Wahono di Bantul, Kamis (4/7).

Menurut Wahono, 28 surat undangan untuk 28 kepala keluarga (KK) warga setempat itu, diterima sejak Selasa (2/7) lalu, dan rencananya untuk pengambilan KPS di kantor kelurahan, yang kemudian pencairan BLSM pada 9 Juli.

Wahono menyebutkan di RT 03 Pedukuhan Grogol terdapat 48 KK, 28 KK di antaranya terdaftar sebagai penerima BLSM dari pemerintah pusat. Namun, setidaknya ada 14 KK yang tergolong miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima BLSM.

Meski demikian, kata dia, penerima BLSM tersebut tidak tepat sasaran, karena warga setempat yang tergolong mampu mendapat BLSM, sementara warga yang ekonominya lemah justru tidak terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut.

"Aneh, juragan batik punya mobil dan rumah bagus dapat BLSM, sementara warga saya yang jompo, miskin dan serba kekurangan, malah tidak dapat. Daripada menimbulkan kecemburuan sosial, saya bakar saja semua," katanya.

Ia mengatakan aksi tersebut dilakukan secara spontanitas, dan usai pembakaran pihaknya langsung memberikan penjelasan kepada warga, dan bagi warga yang tetap ingin mengambil KPS diminta mengurus ke kantor kelurahan.

"Tapi semua warga setuju kartu undangan tersebut dibakar. Kalau memang ada BLSM, ya harus merata. Pilihannya hanya dua, menerima semua atau tidak sama sekali. Kalau seperti ini, saya malah malu," katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa Mulyodadi Sukamto saat dikonfirmasi mengatakan, belum mendengar kabar adanya pembakaran surat undangan pengambilan KPS sebagai protes BLSM di desanya.

Meski demikian, kata dia, pihaknya tidak membantah jika ada beberapa warga setempat yang protes, karena tidak menerima bantuan kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari pemerintah pusat itu.

Ia mengatakan di desa tersebut ada sebanyak 1.621 penerima BLSM, sementara data miskin versi desa mencapai 2.000 KK.

Meski demikian, ada juga warga yang mengembalikan KPS, karena merasa tak pantas menerima. "Dia pensiunan pegawai, merasa tak berhak dapat BLSM, saat menerima raskin lalu beliau mengembalikan. Namun, kalau soal pembakaran undangan, saya malah tidak dengar," katanya.

Sumber